Blog - SAS Hospitality

Penjelasan lengkap ketentuan perijinan bangunan hotel


Berita - Sas Hospitality

Sebelum memutuskan untuk membeli tanah ataupun sudah memiliki tanah yang akan dibangun hotel, pertama kali yang harus dipastikan adalah ketentuan perijinan yang diperkenankan untuk membangun hotel di lokasi tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dalam ketentuan-ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut:

 

1. Zoning

 

  • Khusunya dikota-kota besar seperti jakarta, surabaya, bandung dan lain-lain, pemerintah biasanya memberikan ketentuan zoning untuk kewilayahan didaerahnya, istilah zoning ini biasa juga disebut dengan Blok Plan atau Peruntukan, Dimana pemerintah memberikan ketentuan apakah wilayah tersebut adalah daerah hunian, industri, perdagangan, campuran dan lain-lain.
  • Artinya, sebagus dan sestrategis apapun lokasi tersebut, apabila tidak masuk didalam zoning yang diperbolehkan untuk mendirikan hotel, maka lokasi tersebut tidak bernilai apa-apa.

 

2. KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

Istilah KDB ini biasanya berupa % (presentase) dibandingkan dengan luas tanah yang ada. Misalnya jika ketentuan KDBnya adalah 50% ini berarti bahwa tapak (dasar) bangunan yang boleh dibangun diatas lokasi tersebut sebesar 50% x luas tanah yang ada. Di setiap Blok plan yang ditentukan, umumnya sudah diketahui besaran KDB idan juga KLBnya. Sehingga sebelum bertindak lebih jauh, sebenarnya Informasi ini sudah dapat memberikan signal awal atas kelayakan sebuah proyek.

 

3. KLB (Koefisien Luas Bangunan)

Jika KDB merujuk kepada luasan dasar bangunan yang boelh dibangun, maka KLB akan merujuk kepada Total Luasan Bangunan yang boleh dibangun. KLB ini akan muncul dengan nilai rasio, misalkan KLBnya adalah 4, artinya total luas bangunan maksimal yang boleh dibangun adalah 4 x luas tanah yang ada

  • Ijin ketinggian

Rekomendasi ketinggian ini dikeluarkan oleh angkatan udara atau Dinas Perhubungan, dalam hal ini mereka akan mengeluarkan rekomendasi berapa meter ketinggian bangunan dapat dibangun yang tentunya mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dalam kasus tertentu seperti di Bali, maka ijin ketinggian untuk semua daerah di Bali, dipastikan hanya boleh setinggi maksimal 15 meter.

  • Garis sepadan jalan

Garis sepadan jalan ini memberikan ketentuan, batas paling akhir sebuah bangunan itu boleh dibangun. Biasanya ketentuan garis sepadan jalan ini diambil dari setengah lebar jalan dimana lokasi itu berada. Misalnya luas jalannya adalah 20 meter, maka garis sepadan jalanya adalah 10 meter dari batas terakhir trotoar, yang berarti batas terakhir bangunan itu boleh berdiri adalah sepadan titk tersebut.

  • Ijin batas keliling bangunan

Di jaman Belanda, istilah ijin ini disebut dengan branghang, di mana disekeliling bangunan harus tidak boleh dibangun untuk memberikan pencahayaan di sekeliling bangunan. Umumnya lebar branghang tersebut adalah 3-4 meter, namun demikian masih banyak di kota-kota yang lain yang tidak ada aturan ini, sehingga bangunan yang satu berhimpitan dengan yang lainnya.

 

Sumber:

Step by step opening hotel by Martono Tikjanto